ONLINE

Kamis, 26 Agustus 2010

Survei KPK, Sulut Rawan Korupsi Dan Pungli

MANADO - Plt Gubernur Sulut, Robby Mamuaja mengaku, predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan Sulut belum cukup menggambarkan keberhasilan mencegah KKN, selama masih terjadi tindak pungli.
Meski demikian, pihaknya menyambut baik uluran bantuan teknis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pembangunan Internasional Kanada (CIDA) kepada empat kabupaten/kota dari 15 daerah tingkat dua se-Sulut.

"Intinya, bagaimana mencegah KKN. Kami berharap angka hasil penelitian KPK bisa berkurang. Harapan lainnya, mengurangi pungli, gratifikasi dan lainnya," ucap Mamuaja usai menerima perwakilan KPK dan CIDA, Rabu (25/8/2010) di ruang kerjanya.

Seperti dirilis KPK berdasarkan hasil penelitian, tingkat integritas, pelayanan publik dan pelayanan satu atap (one stop service) Sulut berada di urutan kedua terbawah. Berdasarkan hasil survei tahun 2007-2009, Sulut hanya lebih baik dari Sulsel. 

Donny Murdiansyah, Direktur Bidang Penelitian dan Pengembangan KPK menyatakan, predikat itu lantaran semua indikator survei di Sulut hasilnya sangat kurang. "Sulut nomor dua terbawah setelah Sulsel. Hasil survei dua tahun berturut-turut itu menggambarkan potensi KKN," jelas Murdiansyah.

Ada empat bidang fokus survei, yakni pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu seperti surat kendaraan bermotor, izin trayek, pelayanan rumah sakit daerah kelas B, dan izin pendirian koperasi dan UKM.  Survei pengadaan semisal, KPK meriset proses pengadaan barang dan jasa, survei langsung ke rekanan, juga survei izin trayek. "Dari empat layanan itu kami mendapat gambaran masih ada KKN. Kenyataaan, responden mengakui terjadi gratifikasi, yang berarti masih ada KKN dalam pelayanan," sebut Murdiansyah.

Sebelumnya, KPPU juga menempatkan Sulut rawan persengkongkolan tender proyek. Kondisi itu bertolak belakang dengan prestasi WTP dari BPK terhadap laporan keuangan Sulut 2009. "Kita survei di semua kabupaten/kota. Gambaran secara umumnya seperti itu," jelasnya.

Bantuan CIDA
Menindaklanjuti temuan itu, KPK menggandeng CIDA akan memberikan bantuan teknis kepada empat kabupaten/kota terpilih. Patricia McCullogh, Kepala CIDA mengungkapkan, lewat program CIDA's Co-Water, pihaknya akan memberikan dukungan dana bagi peningkatan integritas pelayanan publik, pelayanan terpadu dan pengelolaan daerah.  

"Ini bagian dari upaya pencegahan KKN," ujar McCullogh. William Cartier, Direktur Proyek Co-Water menambahkan, empat kabupaten/kota terpilih di Sulut menjadi penerima bantuan pilot proyek daerah lainnya. "Pemerintah Canada sediakan dana Rp 100 miliar untuk lima tahun bagi Sulut," jelasnya. 

Murdiansyah menyatakan, bantuan itu juga meningkatkan kapasitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik. "Akan ada konsultan CIDA," jelasnya. Mamuaja berharap program itu membantu menekan angka KKN di Sulut. "Ini kan pencegahan. Lebih efektif memang pencegahan. Sebab jika hanya tangkap-tangkap saja koruptor tidak maksimal," tegasnya.

Sumber : http://www.tribunmanado.co.id/read/artikel/7536 Share