FPDIP: Jangan Ada Alokasi Dana untuk Panwaslukada

Amurang~ Ketua Komisi II DPRD Min-sel, Rommy Pondaag SH MH menyatakan siap berjuang di lembaga legislatif guna me-minta Pemkab Minsel meng-hentikan bantuan dana bagi panwaslukada. Sikap ini di-tempuhnya karena melihat lambanya kinerja panwaslu-kada dalam memroses se-jumlah laporan pelanggaran dalam tahapan Pemilukada Minsel yang baru digelar.

“Saya juga Ketua Komisi II bagian anggaran. Saya akan berjuang agar dana panwas-lukada tidak dicairkan baik sisa anggaran maupun dana untuk putaran kedua,” tandas Pondaag, yang adalah Ketua DPC PDIP Minsel, didampingi Ketua Fraksi PDIP, Steven Lu-mowa.
Kekecewaan Pondaag Cs ini kuat dugaan dilatarbelakangi beberapa kali kunjungan me-reka ke kantor panwaslukada, namun tanpa bisa menemui satu orang pun personel di kantor tersebut. “Sangat me-ngecewakan. Bukan hanya personel yang tak ada di kan-tor, namun lihat saja berbagai laporan-laporan khususnya dari PDIP, terkesan tidak di-ambil pusing dan acuh tak acuh. Jadi, kinerja panwaslu-kada perlu dipertanyakan. Be-lum lagi, kinerja selama pen-tahapan pemilukada dari pan-waslukada yang terus men-dapat sorotan,” tambah Pon-daag dan Lumowa.
Sementara itu puluhan massa dari PDIP, yang juga siap bersaksi atas laporan ke-curangan saat pemilukada ikut mendatangi kantor pan-waslukada Senin (16/08) lalu. Tak beda jauh dengan keke-cewaan Pondaag Cs, massa yang ingin bertemu personel panwaslukada namun gagal itu langsung mengambil lang-kah menyegel kantor pan-waslukada.
“Kami sudah datang bebe-rapa kali, namun personel panwaslukada tidak ada. Kami sudah segel kantor ini,” ucap sejumlah massa PDIP.
Sekretaris Panwas Minsel, Afrilius Manopo SSos ketika dikonfirmasi sejumlah warta-wan, menyatakan bila ketiga personil panwas lagi mengikuti pembekalan di Mahkamah Konstitusi (MK) sejak tanggal 12 hingga 14 Agustus. “Ada undangan resmi dari MK. Jadi ketiga personil lagi berada di Jakarta,” singkatnya. Share