Pembayaran Utang Pemko Tomohon Harus Transparan

Penyelesaian hutang pemerintah kepada pihak ke-3 senilai Rp 33,1 Miliar dari perhitungan sementara selang tahun anggaran 2008 hingga 2010 mesti melibatkan semua anggota DPRD Kota Tomohon. Ini penting dilakukan untuk menjamin tranparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian persoalan tersebut.

"Bukannya kami tidak percaya dengan pimpinan badan anggaran (banggar) DPRD Kota Tomohon yang akan dilibatkan pemerintah dalam tim verifikasi hutang, tapi perlu dilibatkan semua anggota banggar. Masa cuma tiga orang saja," keluh Youddy Moningka, anggota DPRD Kota Tomohon, Kamis (10/2).

Dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut, pelibatan semua banggar bertujuan untuk memperketat pengawasan verifikasi proyek di lapangan apakah sesuai atau tidak. "Banggar itu mewakili masing-masing fraksi, jadi tugas fraksi nanti menugaskan anggota di masing-masing komisi untuk meninjau proyek, jangan sampai ada mark up nantinya," tegas Moningka.

Sementara itu Oscar Lolowang, warga Kelurahan Tinoor Kecamatan Tomohon Utara berharap DPRD Kota Tomohon dan pemerintah segera mengawasi dan melaksanakan apa yang sudah tertuang dalam APBD 2011. "Jangan hanya ribut-ribut soal hutang pemerintah, tapi perhatikan juga nasib masyarakat. Kapan gaji dan tunjangan pegawai dibayar jika hanya ribut-ribut soal hutang," imbuhnya.

Ia berharap semua intrik kepentingan sesaat oleh pihak-pihak tertentu ditinggalkan untuk memacu daerah ini lebih baik ke depan. "Jangan karena kepentingan politik pihak tertentu, APBD 2011 dikorbankan," tukasnya.

Sumber : http://manado.tribunnews.com/2011/02/10/pembayaran-hutang-pemko-tomohon-harus-transparan Share