Eman Roling Pejabat Lagi

Para Wartwan Tidak Diizinkan Meliput

Tomohon - Pelaksana tugas (Plt) Walikota Tomohon Jimmy Eman benar-benar menepati janjinya untuk melakukan penataan birokrasi (rolling) dijajaran pemerintahannya. Jika sebelumnya ia melakukan penataan pada jabatan Eselon II dan III, kini penataan difokuskan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Selasa (2/3), Eman secara resmi melantik Miky Wenur sebagai Direktur Utama PD Pasar menggantikan Piet Pungus dan Jeffry Polii sebagai Direktur Utama PDAM menggantikan Johny Londok. Pelantikan itu dilaksanakan tertutup dan dihadiri langsung Plt Sekretaris Kota Arnold Poli. Para kuli tinta (wartawan) yang menunggu sejak pagi untuk mengabadikan moment bersejarah tersebut tak diperkenankan masuk oleh para ajudan Plt Walikota, dengan alasan sang pemimpin sedang menggelar rapat.

Eman sendiri sebelumnya menegaskan bahwa penataan birokrasi yang dilakukannya sudah sangat profesional untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan sesuai kebutuhan yang ada, sebab banyak pejabat yang non job. Ia pun membantah jika penataan birokrasi itu dilakukan untuk membalas jasa pihak-pihak yang berkepentingan memenangkan dirinya bersama Walikota (non aktif) Jefferson Rumayar saat Pemilukada 2010 lalu.

Sementara itu, meski penataan birokrasi menjadi hak perogatif Plt Walikota, namun Paulus Sembel, Ketua Komis A DPRD Kota Tomohon menilai kabinet Pemerintah Kota Tomohon sekarang mengabaikan kompetensi dan tidak the right man on the right job. "Kenyataannya paramater reward and punishment tidak dijadikan ukuran dalam menempatkan seorang pejabat. Fungsi Baperjakat dibawah kendali Plt Sekretaris Kota (Arnold Poli)juga tidak jalan. Ini kabinet 'keropos' dan 'mantah tengah' sebab banyak pejabat yang diduga akan terkena masalah hukum," kata pria dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Ia sangat berkeyakinan kabinet pemerintahan yang ada sekarang ini akan menyulitkan jalannya pelayanan publik di Kota Tomohon kedepan. "Ada masalah besar yang akan dihadapi. Tunggu saja waktunya," imbuh Sembel.

Hal senada diungkapkan Josis Ngantung, Ketua LSM Forum Masyarakat Kota Tomohon. Menurutnya, Plt Walikota tak seharusnya mengangkat dan melantik sejumlah pejabat yang terindikasi terlibat masalah hukum terutama kasus korupsi. "Seharusnya mereka yang terindikasi terlibat masalah korupsi tak diangkat sebagai bentuk pembelajaran, tapi nyatanya tetap diangkat dan dilantik juga," ujarnya.

Josias pun mengaku khawatir praktek korupsi di Kota Tomohon tak akan terkikis hingga hilang semuanya, sebab jabatan strategis untuk melayani masyarakat masih ditempati orang-orang yang terindikasi terlibat masalah hukum. "Kedepan kasus korupsi pasti akan ada lagi, sebab sekarang masih diberikan kesempatan mereka yang diduga terlibat korupsi menjabat lagi. Ini seperti memberi kesan melegitimasi mereka untuk berbuat lagi. Jangan sampai membuat kota kita dicap menjadi kota koruptor," sesalnya.

Hal berbeda diungkapkan Oscar Lolowang, warga Kelurahan Tinoor Kecamatan Tomohon Utara. Menurutnya para pejabat yang telah dilantik perlu diberi kesempatan untuk menjalankan tugasnya sesuai kewenangan yang diberikan Walikota. "Harus diberi kesempatan untuk mereka menjalankan tugas, jangan baru mau melangkah sudah dikritik sana sini. Mari kita kawal pemerintahan yang ada sekarang ini demi kemajuan Kota Tomohon. Mau jadi apa Kota Tomohon jika belum melangkah sudah disorot sana sini," tukasnya

Sumber : Tribun Manado Share