ONLINE

Rabu, 02 Maret 2011

Eman Siapkan Rolling Susulan

Tomohon - Jimmy Eman, Pelaksana tugas (Plt) Walikota Tomohon menyiapkan rolling lanjutan untuk menata birokrasi dijajaran pemerintahannya. Rolling ini akan dilakukan untuk mengisi jabatan lowong yang masih ada di pemerintahan.

"Akan ada rolling lanjutan, terutama untuk pejabat eselon IV," ujarnya, Selasa (1/3).

Dikatakan Eman, rolling tersebut akan diputuskannya secara arif dan bijaksana agar semua potensi sumber daya manusia di Kota Tomohon bisa dioptimalkan untuk melayani masyarakat. "Rolling dilakukan untuk menata pejabat yang non job agar bisa melengkapi struktur yang lowong. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan, apalagi dengan adanya PP 41 yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah," jelasnya.

Ia pun membantah jika rolling besar-besaran yang dilakukannya karena ada interest politik dan balas jasa saat Pemilukada 2010 lalu. "Rolling ini murni untuk menata birokrasi demi mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Nantinya juga dalam 100 hari kedepan akan ada evaluasi terhadap kinerja seluruh pejabat baik eselon II, III dan IV. Jika hasilnya bagus, maka akan dipertahankan," kata Eman, sembari menambahkan kinerja sudah bisa diukur sejak Maret ini.

Sementara itu Steven Lalawi, Koordinator Tomohon Coruption Watch menilai penempatan sejumlah pejabat eselon II saat roling terakhir oleh Plt Walikota sangat memprihatinkan. Sebab, beberapa pejabat yang dilantik diduga terlibat tindak pidana korupsi seperti dana alokasi khusus (DAK) 2009 yang dilidik Kepolisian, penggelapan pajak galian C, dana Jamkesda Rp 450 Juta dan belum terbayarnya gaji tenaga honorer selama 3 bulan."Pejabat-pejabat seperti ini bukannya diberi sanksi, tapi justru dipromosikan," sesalnya.

Menurutnya, pejabat yang diduga terlibat tindak pidana korupsi mestinya tak diberi jabatan agar tak mengganggu jalannya proses penyidikan dan pelayanan kepada masyarakat. "Ternyata pernyataan Pak Plt Walikota (Jimmy Eman) bahwa tak akan mengakomodir pejabat bermasalah hanya otorika belaka. Apa memang sudah tak ada lagi pejabat yang layak untuk menempati jabatan Esselon ll atau karena ada interest atau kepentingan pribadi dan kelompok," ujarnya.

Jika sikap itu yang mendasari keputusan diakomodirnya sejumlah pejabat yang diduga bermasalah, ia khawatir Kota Tomohon tak akan bebas dari masalah korupsi. "Kalau sikap ini (akomodir yang diduga bermasalah) masih dipertahankan sama artinya Tomohon tak akan bebas dari korupsi," tukasnya.

Sementara itu, Jeffry Korengkeng, Inspektur Pemerintah Provinsi Sulut mengatakan keputusan Plt Walikota untuk menata pemerintahan dan pengelolaan keuangan sudah tepat sebab didasari pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi menurutnya pada masa pemerintahan Gerson Mamuaja, Plt Walikota sebelumnya telah berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang baik dan benar, terutama dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah. "Tak ada kesalahan yang prinsip pada pemerintahan beliau (Gerson), mulai tertib administrasi berdasarkan hasil pemeriksaan internal," jelasnya.

Dasar tersebut, kata Korengkeng akan berdampak positif terhadap pemerintahan yang dijalankan Eman karena tinggal melanjutkan apa yang baik dan benar yang diwariskan pemerintahan terdahulu. "Kami memberikan masukan kepada pemerintahan yang baru tentang apa yang harus dilakukan, setelah dilakukan pemeriksaan," tegasnya

Sumber : Tribun Manado Share