Guru di Kota Tomohon Mengeluh

Tomohon - Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru di Kota Tomohon belum berjalan sesuai harapan kendati anggaran pendidikan telah dialokasikan lebih dari 20 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2011. Ini terlihat dengan belum dibayarnya tunjangan guru non sertifikasi selama 9 bulan terakhir, terhitung sejak Juli 2010.

"Tunjangan guru non sertifikasi selang 9 bulan terakhir belum diterima hingga kini. Saya jadi heran kenapa daerah lain bisa cair tepat waktu, sementara di Kota Tomohon tidak, padahal APBD 2011 sudah ditetapkan," ujar seorang guru yang enggan namanya dikorankan kepada Tribun Manado, Minggu (6/11).

Dijelaskannya, tunjangan untuk guru non sertifikasi setiap bulannya dialokasikan Rp 250 ribu per orang, jadi jika direalisasikan 9 bulan dana yang akan diterima sebesar Rp 2,25 Juta. "Tunjangan itu sangat bermanfaat untuk menopang ekonomi keluarga, terutama membiayai abak-anak yang sedang bersekolah," katanya.

Tak hanya tunjangan tersebut yang belum dibayar, gaji guru juga sering terlambat direalisasikan. "Untuk Januari saja baru diterima tanggal 27 bulan itu, tidak tahu untuk seterusnya, kapan bisa diterima," kesalnya sembari menambahkan rasa herannya karena sebagai Kota Pendidikan, nasib para guru justru sering diabaikan kendati sudah mengajar dengan optimal.

Pada APBD 2010 lalu telah dialokasikan dana sekitar Rp 1,3 Miliar untuk membayar tunjangan guru non sertifikasi selama 6 bulan. Namun tak bisa direalisasikan karena keterlambatan administrasi. Akibatnya dana itu masuk dalam sisa hasil penghitungan anggaran tahun (Silpa) tersebut.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kota Tomohon Arnold Poli mengatakan pemerintah tetap akan membayar tunjangan gurus non sertifikasi khusus tahun 2010, sebab anggarannya sudah tertata dalam APBD. Tapi, pembayaran tunjangan guru non sertifikasi untuk tahun 2010, menurutnya akan dilakukan setelah ada hasil konsultasi dengan pemerintah pusat seperti Mendagri, Kementrian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. "Karena tahun anggarannya sudah lewat maka akan dikonsultasikan dulu ke pemerintah pusat, apa bisa dibayarkan pada tahun 2011 atau tidak sebab sudah terhitung sebagai hutang. Jika bisa, maka langsung direalisasikan sebab anggarannya sudah tertata dalam APBD," jelasnya.

Sedangkan untuk tunjangan guru non sertifikasi pada tahun 2011, menurut Assisten I Pemerintah Provinsi itu memang belum bisa dibayarkan karena alokasi dananya belum ada. "Untuk tahun 2011 belum bisa dibayarkan, karena anggarannya belum ada," kata Poli, sembari meminta seluruh guru tetap sabar dan profesional dalam mengabdikan diri demi kemajuan daerah, bangsa dan negara ini kedepan.

Ferdinand Mono Turang, anggota DPRD Kota Tomohon menyesalkan belum dibayarkannya tunjangan ribuan oemar bakri tersebut. Menurutnya, pemerintah harusnya menjamin hak guru terutama menyangkut tunjangan guru sertifkasi dan guru non sertifikasi. "Satu dari sekian banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah terutama Kepala SKPD Diknaspora yang baru adalah bagaimana menyelesaikan pembayaran tunjangan guru yang belum direalisasikan," kata Sekretaris Fraksi Gerakan Nurani Rakyat itu.

Ia berharap pemerintah kota serius mengatasi persoalan ini apalagi anggarannya sudah ditata dalam APBD. "Keluhan para guru sudah selayaknya diperhatikan karena mereka menuntut apa yang menjadi haknya. Kedepan permasalahan ini jangan terjadi lagi terlebih jangan sampai mempengaruhi dan menggangu kemajuan dunia pendidikan di Kota Tomohon," tukasnya.

Sumber : Tribun Manado Share