ONLINE

Selasa, 15 Maret 2011

Pemkot Lepas Tangan

Kisruh PUKK PT PGE Vs Warga Tondangow

TOMOHON—Pemkot Tomohon memastikan tak akan ikut campur tangan pada
persoalan dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) PT Pertamina
Geothermal Energy (PGE) Lahendong dengan warga Tondangow, Tomohon
Selatan. Pasalnya, isntansi terkait dalam hal ini Dinas Koperasi dan
UMKM (Diskop UMKM) Tomohon sama sekali tak dilibatkan dalam proses
penyaluran kredit PUKK tersebut tahun 2002 silam.

“Itu urusan langsung antara PT PGE Lahendong dengan masyarakat. Kami
sama sekali tidak dilibatkan dalam proses penyaluran kredit tersebut.
Makanya, kita tidak akan ikut campur,” papar Kepala Diskop UMKM
Tomohon, Ronny Lumowa kepada Jurnal Sulut, Senin (14/03) kemarin.
Menariknya, disinggung perihal ancaman PT PGE kepada sejumlah warga
Tondangow untuk menempuh jalur hukum jika kredit PUKK tersebut tak
juga dikembalikan hingga 22 Maret mendatang, Lumowa berpendapat jika
posisi hukum PT PGE tidak cukup kuat. “Masalahnya, penyaluran kredit
PUKK tersebut tidak didasarkan pada rekomendasi dari pemerintah.

Kesepakatannya juga terjadi tanpa sepengetahuan pemerintah. Jadi untuk
menempuh jalur hukum (PGE, red) tidak cukup kuat,” timpalnya.
Di lain pihak, Humas PT PGE Lahendong, Remmy Basalama saat
dikonfirmasi terpisah enggan memberikan keterangan terkait
permasalahan PUKK tersebut. “Maaf mas, saya lagi tugas di luar daerah
sekarang,” jawab Basalama saat dihubungi via handphone siang kemarin.
Sebelumnya diinformasikan, sejumlah warga Tondangow mengancam akan
memboikot aktifitas PT PGE di wilayah mereka, lantaran kesal dengan
penegasan PT PGE terkait pengembalian kredit PUKK tersebut. “Kami siap
membayar dana PUKK sebagaimana yang dimintakan oleh pihak PGE. Tapi
sebelumnya, kami minta PT PGE untuk merombak jaringan perpipaan dan
memindahkan separator dari wilayah kami. Jika tidak, semua kegiatan
disana akan kami boikot,” tegas Bobby Waworuntu salah satu warga
Tondangow baru-baru ini. (jurnalsulut) Share