ONLINE

Senin, 21 Maret 2011

Studi Banding DPRD Tomohon Tuai Sorotan

TOMOHON-- Keberangkatan personil DPRD Kota Tomohon ke Jakarta dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dari Depdagri Kamis (17/3) lalu, menuai sorotan dari elemen masyarakat daerah ini. Sebab, tindakan tersebut dinilai hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja.

"Saya setuju saja jika DPRD mengikuti bimtek, sebab sebagai wakil rakyat memang perlu ada pembimbingan dari pusat. Tapi, harus lihat kondisi di daerah dulu baru melakukan hal itu," ujar Josias Ngantung, Ketua LSM Forum Masyarakat Kota Tomohon (Format), Minggu (20/3).

Menurutnya, masih banyak persoalan di Kota Tomohon yang perlu mendapat penanganan serius dari DPRD ketimbang ikut bimtek, misalnya menuntaskan persoalan hutang pemerintah kepada pihak ke-3, keterlambatan pembayar honor, tunjangan dan gaji PNS hingga melakukan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. "Reses saja mereka tak pernah lakukan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat, giliran ada bimtek di Jakarta buru-buru mereka pergi. Memang ini sangat disayangkan bisa terjadi," kata Josias.

Jika Kota Tomohon, kata Josias dalam kondisi stabil terutama keuangannya, maka bimtek seperti itu bisa dimaklumi untuk diikuti. Tapi kondisinya kontradiktif, apalagi bimtek yang diikuti materinya tak menyentuh langsung persoalan yang melanda Tomohon. "Jika bimtek itu berhubungan dengan penuntasan persoalan hutang sekitar Rp 33,1 Miliar mungkin bisa diterima, tapi nyatanya tidak kan. Jadi saya harap para wakil rakyat ini untuk menahan diri dengan tidak keluar daerah dulu sebelum Tomohon benar-benar aman dari masalah," tegasnya.

Hal senada diungkapkan Oscar Lolowang, warga Kelurahan Tinoor Kecamatan Tomohon Utara. "Saya mencurigai anggota DPRD hanya pelisir saja ke Jakarta dengan alasan mengikuti bimtek. Dan jika benar itu artinya sama dengan menghambur-hamburkan uang rakyat," jelasnya, didampingi James Karundeng warga lainnya.

Ia menduga kegiatan itu sebagai "hadiah" dari pemerintah karena DPRD memiliki andil besar dalam penetapan APBD 2011 dengan pendapatan Rp 356 Miliar dan belanja Rp 347 Miliar. "Jangan-jangan keberangkatan ke Jakarta adalah hadiah pemerintah karena APBD sudah ditetapkan. Jika memang ingin bimtek kan pembicaranya bisa diundang ke Tomohon, pasti anggarannya lebih murah. Tak perlu ramai-ramai ke Jakarta. Jika alasannya sudah tertata di APBD, jadi pertanyaannya sekarang APBD siapa yang buat," jelas Oscar.

Nico Kamuh warga lainnya mengungkapkan DPRD mestinya turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi, karena sikap ini jauh lebih bermanfat sebagai wujud konsistensi mereka untuk memperjuangkan kesejahteraan yang dijanjikan saat kampanye lalu. "Harusnya DPRD membahas masalah hutang pemerintah kepada pihak ke-3.  Mereka mesti merekomendasikan untuk diselesaikan  pada tahun ini,  agar tidak terbeban pada  APBD 2012.  Ini dalam rangka menyehatkan masalah tata kelola keuangan Kota Tomohon," terangnya.

Tak ada pelisir
Sementara itu, Paulus Sembel Ketua Komisi A DPRD Kota Tomohon mengatakan seluruh anggota DPRD yang ke Jakarta hanya mengikuti bimtek Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimana pembicaranya langsung dari Depdagri. "Jadi bukan pelesir," katanya kepada wartawan kemarin,  setiba dari Jakarta.

Dijelaskan Sembel, hampir memasuki bulan ke-4 Tahun 2011, baru sekarang pihaknya melakukan bintek. "Bisa dibandingkan dengan DPRD lainnya, di Provinsi Sulut misalnya. DPRD Tomohon mengurangi kunjungan kerja atau study banding, tapi lebih mementingkan bimtek karena kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan anggota tentang perkembangan aturan, yang setiap tahun berbeda," tegasnya.

Soal menghambur-hamburkan uang, menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan itu tidaklah demikian, sebab keberangkatan kali ini tidak menggunakan dana sebesar yang dibayangkan. "Hanya Rp 4 Juta lebih (per orang), sudah termasuk biaya tiket dan transport juga makan diluar kegiatan. Apalagi eksekutif juga sering melakukan bimtek," tutur Sembel.

Mengenai mendatangkan pembicara ke daerah, tambahnya, sah-sah saja, tapi penganggrannya agak sulit dipertanggungjawabkan, karena tidak diatur pembiayaan untuk mendatangkan beberapa pembicara dari Jakarta. "Tapi kritikan masyarakat merupakan masukan yang sangat berarti," ujarnya.
 
Dikatakan Sembel, bimtek adalah agenda dewan yang anggarannya sudah tertata, jadi bukan karena imbalan setelah APBD ditetapkan. "Kegiatan ini juga dilakukan seluruh DPRD di Indonesia, jadi harus dibedakan antara bimtek dengan kunker (kunjungan kerja)," tukasnya. Share