ONLINE

Selasa, 17 Agustus 2010

Fraksi siap gunakan hak interpelasi LHP BPK APBD 2009 Mitra Kabur, FPDI-P Siap Surati BPK RI

Ratahan~ Ketua DPC PDI-P Mitra, Jeffrey Johanes Massie (JJM) me-nyatakan keprihatinannya terkait masih kaburnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mitra Tahun Anggaran (TA) 2009. Atas alasan itu, dirinya lewat Fraksi PDI-P DPRD Mitra, segera melayangkan surat guna mempertanyakan hal tersebut.

“DPC PDI-P Mitra lewat frak-si kami yang ada di DPRD Mitra akan menyurat dan me-minta konfirmasi resmi ke BPK soal LHP BPK Pemkab Mitra TA 2009 yang selama ini terus menjadi polemik. Kami pun tak tanggung-tanggung untuk mendapatkan hasil maksimal akan mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Mitra atas dugaan penye-lenggaraan pemerintahan dan penggunaan pengelolaan ke-uangan yang terus mengun-dang tanda tanya,” tandas JJM.
Pernyataan serupa turut dilontarkan personel FPDI-P DPRD Mitra, Sammy Pongilatan. Kata dia, hingga triwulan ketiga 2010, hasil audit BPK belum juga diserahkan eksekutif ke DPRD Mitra. Ini disayangkan-nya mengingat hasil audit BPK sangatlah penting untuk dijadikan indikator dalam mengawasi baik-buruknya kinerja Bupati Mitra selama ini.
“Aneh bin ajaib, karena begitu hal ini selalu ditanya-kan, pemkab selalu menyuguhkan sederet alasan klasik. Sebab itu, hak interpelasi siap kami tempuh. Dan untuk memuluskan itu, FPDI-P siap membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPRD Mitra. Sebab, sesuai tatib (tata tertib) dewan, pengajuan hak interpelasi harus didukung minimal dua fraksi,” tandasnya dengan nada optimis.
Ditambahkannya, hak inter-pelasi digunakan karena disinyalir sudah sangat banyak terjadi penyimpangan atas pengelolaan APBD. “APBD adalah uang rakyat, dan bukan uang pribadi dari pejabat pemerintah. Sebagai wakil rakyat, sudah kewajiban untuk membongkar masalah ini ke publik, apalagi Pemkab Mitra terkesan segaja untuk menutupi hal ini,” tegasnya.
Sekretaris FPDI-P DPRD Mitra Vacke JA Ompi juga meminta ketegasan pemkab, lebih khusus Sekreatris Dae-rah (Sekda) Drs Freddy Lendo dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jozef Kolompoy.
Pada bagian lain, Kepala DPPKAD Mitra Jozef Kolom-poy saat dikonfirmasi Minggu (15/08) kemarin mengatakan, tim auditor BPK baru akan akan turun di Mitra untuk melaksanakan pemeriksaan. Hanya saja Kolompoy tidak menjelaskan kapan jadwal tim auditor mulai bertugas.


Sumber : http://www.hariankomentar.com/lkMitra.html Share