ONLINE

Sabtu, 21 Agustus 2010

Lurah, Kepsek Bersaksi di MK

Mahkamah Konsitusi (MK) meminta para penggugat hasil Pilwako Manado membawa bukti-bukti konkrit untuk menguatkan dalil gugatan mereka. Ini terungkap dalam persidangan perdana perkara nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 di MK, kemarin.
Ketua Panel Hakim M Akil Mochtar, dengan para anggota Hamdan Zoelva serta Muhammad Alim menyampaikan ini usai mendengarkan penyampaian kuasa hukum pasangan Hanny Joost Pajouw dan Anwar Panawar itu. "Saya persilakan saudara pemohon membawa saksi serta bukti-bukti dalam persidangan Selasa (24/8) pekan depan. Karena 50 orang saksi yang diajukan pemohon, cukup separuhnya saja yang dibawa," tutur Alim.
Dalam sidang itu Daniel Tonapa Masiku, kuasa hukum pasangan itu mempertanyakan legalitas penyelenggaraan Pilwako Manado. Dia mengklaim penyelenggaraan Pilwako Manado oleh KPUD Sulut sangat tidak berdasar. Apalagi, tambahnya, Komisi II DPR RI ikut mempersoalkan pengambilalihan penyelenggara Pilwako Manado oleh KPUD Sulut itu.  "Masalah tersebut kan belum jelas. Jadi otomatis hasil pemilu pun patut dipertanyakan legalitasnya. Selain itu, KPUD mengubah jadwal acara hingga beberapa kali, dan ini sangat riskan," ujarnya.
Keberatan lain yang diajukan pasangan itu adalah tudingan mengenai  adalah adanya mobilisasi PNS serta penggunaan fasilitas negara. "Kami punya paling tidak 60 bukti kuat tentang kecurangan yang dilakukan pasangan pemenang Pilwako Manado yang ditetapkan KPUD Manado," tegasnya.
Dia menambahkan, ada bukti pengakuan guru, kepala sekolah, dan lurah yang diintimidasi agar memilih salah satu pasangan calon. Mobilisasi PNS ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis, terutama di Desa Koka. Daniel juga menyayangkan ada calon yang mengangkat isu SARA dalam kampanyenya.
"Banyak sekali kecurangan yang dilakukan. Selain yang saya sebutkan di atas, kami juga menemukan bukti pembuatan KTP gratis dan pembagian raskin yang diberikan secara diskriminatif, penggelembungan suara di TPS, dan kosongnya kotak suara," tuturnya dalam sidang yang turut dihadiri Anwar Panawar itu.
Di sisi lain Harley Mangindaan, sebagai pihak terkait mengatakan, tidak tahu menahu tentang mobilisasi PNS dan penggunaan fasilitas negara. Kehadirannya di MK, lanjutnya, untuk mendengarkan keberatan dari pemohon. "Pemohon kan punya dasar pemikiran sendiri, kami juga begitu. Yang jelas pekan depan kami akan memberikan penjelasan tuntas serta bukti-bukti pendukung," pungkas Harley yang diiyakan praktisi hukum Hanny Leihitu, sesaat setelah mengikuti sidang.
KPUD Manado sebagai termohon lewat salah satu personilnya, Eugenius Paransi menegaskan, keberatan yang jadi dalil pemohon tidak berdasar. Dia mengatakan akan memberikan penjelasan serta bukti pendukung untuk mematahkan dalil dari pemohon.
MINUT
Sementara itu, sidang perdana sengketa Pilbup Minut juga digelar kemarin. Dalam dalil perkaranya, Tanda Perdamaian Nasution, kuasa hukum pemohon Fransisca Tuwaidan dan Willy Kumentas, mengatakan pihaknya merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi suara Pilbup Minut, lantaran merasa ada kecurangan yang dilakukan KPUD Minut sebagai termohon. "Saksi-saksi dari prinsipal kami tidak mendapatkan salinan hasil perhitungan suara. Padahal semestinya, form C dibagikan ke saksi kami juga," kata Tanda.
Hal lain yang menjadi pemicu munculnya gugatan ini, lanjutnya, adanya laporan Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) Wori bahwa kotak suara di kecamatan itu dibuka termohon. Atas pelanggaran itu, Panwas Minut yang didukung lurah dan kepala desa telah merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang di 31 TPS di Wori. "Anehnya hanya satu TPS saja yang diulang, sedangkan 30 TPS lainnya tidak," tuturnya.
Atas dugaan kecurangan itu, kuasa hukum pemohon meminta agar MK merekomendasikan untuk melakukan pemungutan ulang di seluruh TPS Kecamatan Wori.
Ketua Panel Hakim M Akil Mochtar dengan anggota Hamdan Zoelva dan Muhammad Alim menyatakan, permintaan pemohon akan dilihat dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta bukti yang ada. Pihak pemohon menyediakan 51 saksi mulai dari PPK sampai KPUD.
"Saya berikan kesempatan untuk memanggil 25 saksi pada persidangan Rabu (25/8) mendatang. Demikian juga para pihak terkait jika ada bukti yang akan diajukan kami persilakan pada sidang pekan depan," tutup Akil.
Sementara itu, Pilbup Boltim ternyata juga digugat. Gugatan pasangan Sudibyo Mamonto-Dyane A Merukh dan Sehan Mokoagow dan Meity Ochotan, dengan kuasa hukum Sugeng Teguh Santoso teregitrasi kemarin pagi dengan nomor 151/PHPU.D-VIII/2010. "Sidang perdana gugatan ini rencananya dilakukan (Selasa) 24 Agustus 2010 pekan depan," ujar Widi Atmoko, panitera untuk pengaduan MK

Sumber : http://www.manadopost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=73421 Share