Sualang: Tahapan Pemilukada Terjadi Kecurangan Terstruktur

Manado, Hasil rekapitulasi Panwaslukada Sulut yang menyebutkan ada 50 jenis pelanggaran pemilukada yang diduga dilakukan KPU Sulut dan mempersilahkan yang dirugikan untuk me-layangkan gugatan langsung direspon kalangan tokoh poli-tik Sulut. Mereka mencium, telah terjadi berbagai dugaan kecurangan dan ketidakberesan pada pelaksanaan pemilu-kada yang dilakukan secara sistematis. Apalagi ditunjang dengan berbagai temuan adanya ketidakfairan dari institusi penyelenggara tersebut.

“Kami menemukan telah ter-jadi kecurangan secara ter-struktur dan masiv di tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara). Ini kami dapatkan berdasar-kan rekapitulasi laporan saksi mulai dari penetapan DPT hingga penghitungan. Padahal sangat diharapkan netralitas dari penyelenggara pemiluka-da ini,” ungkap Ketua PDIP Su-lut, Freddy Harry Sualang, 
Dikatakan Sualang, berda-sarkan rujukan yang diberi-kan Panwaslukada Sulut me-lalui ketuanya Helda Tirayoh, maka DPD PDIP Sulut segera melayangkan gugatan. “Tun-tutan kami jelas, bahwa taha-pan pemilukada cacat dan ha-rus diperbaiki. Sehingga taha-pan pemilukada gubernur ha-rus diulang, demi memba-ngun pemerintahan yang legi-timate dan benar-benar ber-asal dari kehendak rakyat,” te-gas Sualang.
Sebelumnya, ketua pokja Pe-milukada KPU Pusat Putu Arta sempat menyatakan bila me-mang terjadi praktek-praktek curang dan dapat ditunjukan bukti-buktinya, maka pemilu-kada bisa saja diulang. Per-nyataan senada juga disam-paikan Ketua Panwaslukada Sulut Hilda Tirayoh dan ber-janji akan memperoses setiap laporan yang masuk.
Sedangkan persoalan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang belum terselesaikan, diakui Ti-rayoh, pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi. Sehingga bila ada pasangan yang menggugat persoalan ini, pasti ada celah hukumnya.
Selain persoalan DPT, lanjut Tirayoh, kasus pencalonan Vonnie Anneke Panambunan (VAP) yang telah dimenangkan pada tingkat PTUN juga dapat membuka celah. Karena bila sampai tingkat MK (Mahka-mah Konstitusi) dimenangkan, maka secara otomatis pemilu-kada gubernur Sulut harus di-ulang dengan mengakomodir VAP sebagai peserta.
Sementara Henny Wulur, ca-lon wakil gubernur yang ber-pasangan dengan Elly Lasut juga menilai adanya intervensi terhadap pihak penyelenggara. Dicontohkannya saat proses rekapitulasi, PPK Eris diinti-midasi. “Saya memintakan agar Polda Sulut melakukan penyelidikan terhadap inter-vensi dan intimidasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pendukung salah satu calon,” pinta Wullur.
PDIP dan pihak E2L sendiri telah melakukan pertemuan untuk membentuk tim advo-kasi guna mendorong temuan pelanggaran dan praktek cu-rang pemilukada ke proses hu-kum. Tim advokasi yang ter-bentuk terdiri dari Janes Pali-lingan SH, Erik Mingkid SH, Didi Supriyadi SH, Sesca Pu-kul SH, Marwan Karindah SH, Calvin Sualang SH, Stevi Da-costa SH, Jeffry Mentuh SH.
http://www.hariankomentar.com/lkOtonomi.html  Share