DPD Minta Pemerintah Batalkan Pelantikan Bawahan Jefferson

 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah membatalkan pelantikan puluhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilantik oleh Walikota Tomohon, Jefferson Rumajar dari balik penjara.

"Himbauan kami, meminta pemerintah membatalkan pelantikan tersebut," ujar Anggota DPD Sulawesi Utara, Feri Tinggogoy jumpa pers DPD di gedung DPD, Jakarta, Kamis (13/1/2011).

Menurut Feri, adanya pelantikan tersebut sudah melanggar peraturan perundang-undangan terutama PP mengenai Pegawai Negeri Sipil.

Tidak hanya itu, apa yang dilakukan Jefferson merupakan kesalahan dari Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dimana hal yang sama berpotensi muncul untuk kemudian menjadi tradisi di kemudian hari.

"Pelantikan itu merupakan kegagalan Mendagri, kalau itu terulang lagi sama saja lebih bodoh dari keledai," jelasnya.

Sementara itu menurut Anggota DPD, Dani Anwar mengatakan kejadian pelantikan di balik jeruji besi yang dilakukan Jefferson Rumajar merupakan kecerobohan dari pemerintah. Mereka sudah kecolongan dengan adanya kasus tersebut.

"Ini kecolongan pemerintah, mereka sudah mengabaikan nilai-nilai moral dan etika," tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Walikota Tomohon, Sulawesi Utara, Jefferson Rumajar melantik puluhan aparatur daerahnya dari balik penjara. Jefferson akhirnya dinon aktifkan jabatannya oleh pemerintah. Share