ONLINE

Senin, 17 Januari 2011

Masalah dualisme di birokrasi masih berlarut-larut

Lengkey: Eman tak Tegas, Poli Cari Aman

Kritikan tajam namun membangun, dilontarkan salah satu pengamat politik dan pemerintahan Ir JWT Lengkey. Kepada wartawan, akhir pekan lalu, Lengkey yang tercatat sebagai Koordinator Pendiri INCEor (Independence Control Empowerment Organization) mengatakan, masih berlarut-larutnya masalah dualisme kepemimpinan di tubuh biro-krasi, dikarenakan Plt Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak tidak tegas.
 

“Harusnya Eman tegas. Kenapa ragu membatalkan ka-binet versi Cipinang yang nyata-nyata melanggar Undang-undang 32 Tahun 2004 ten-tang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 19 Tahun 2010 tentang Kewenangan Guber-nur?” ujar Lengkey yang terca-tat sebagai mantan anggota DPRD Tomohon.
 

Menurutnya, sikap tegas tidak hanya diperlukan dalam mengatasi masalah dualisme birokrasi, tetapi berbagai per-soalan lain yang tidak sejalan dengan Undang-undang.
 

Di sisi lain, Lengkey men-yorot pernyataan Plt Sekkre-taris Kota Tomohon Drs Arnold Poli SH MAP bahwa keanggo-taan ganda pada Tim Angga-ran Pemerintah Daerah (TAPD) bukan menjadi soal. “Ini kan aneh. Masa Arnold Poli menga-kui keberadaan kabinet versi Cipinang yang jelas-jelas me-langgar Undang-undang,” tukasnya.
 

Lengkey menilai pernyataan Poli tersebut sebagai bentuk sikap yang tidak tegas dan ter-kesan hanya mencari aman. “Arnold Poli ditunjuk sebagai Plt Sekkot Tomohon oleh Gu-bernur Sulut Drs SH Sarun-dajang untuk mengatasi ma-salah dualisme. Bukan malah cari aman dan membalikkan ‘bola’ ke gubernur. Apa mak-sudnya?” pungkas Lengkey.
 

Seperti diketahui, sebelum-nya, baik Eman maupun Poli mengatakan bahwa peromba-kan struktur organisasi tengah digodok dan akan dikonsulta-sikan ke Pemprop Sulut sebe-lum dilaksanakan. “Paling lambat akan kita laksanakan Senin pekan depan (hari ini, red),” kata Poli.

Sumber : http://www.hariankomentar.com/lkTomhn001.html Share