Beringin Sulut Bela Motoh

Minta DPP Batalkan Proses PAW

TOMOHON - Legislator Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD Tomohon, Jeffry
Fransje Motoh mendapat pembelaan dari Dewan Pengurus Daerah (DPD)-I PG
Sulut, terkait ancaman Pergantian Antar Waktu (PAW) dari DPP PG. Dalam
surat klarifikasi nomor B-130/DPD/PG-1/SULUT/2011 tertanggal 7
Februari 2011, pihak DPD-I PG Sulut menyatakan tidak merekomendasikan
dan tidak menyetujui penarikan Motoh dari keanggotaannya di F-PG DPRD
Tomohon. DPD-I PG Sulut juga menolak pemecatan Motoh dari
keanggotaannya di parpol berlambang pohon beringin tersebut.

Tiga poin klarifikasi dalam surat yang ditanda-tangani Ketua DPD-I PG
Sulut, Stefanus Vreeke Runtu (SVR), dan Sekretaris DPD-I Eddyson
Masengi tersebut malahan menyatakan, bahwa pencalonan Motoh dalam
dengan kendaraan partai gabungan pada Pemilukada 03 Agustus 2010 lalu
selain telah sesuai dengan juklak nomor 2 DPP PG, juga menjadi faktor
penting kemenangan pasangan calon yang diusung Golkar, Jefferson
Rumajar-Jimmy Eman (J2).

Sekretaris DPD-I PG Sulut, Eddyson Masengi sendiri saat dikonfirmasi
Jurnal Sulut terkait surat klarifikasi tersebut mengakuinya. “Suratnya
sudah kita sampaikan ke DPP. Dan surat itu merupakan klarifikasi yang
kedua,” ungkap Masengi.

Di sisi lain, disinggung perihal nada pembelaan terhadap Motoh dalam
surat klarifikasi tersebut, Masengi menepisnya. Menurut Ketua F-PG
DPRD Provinsi Sulut itu, pihaknya hanya menyampaikan fakta-fakta yang
terjadi ke DPP. “Kita tidak membela Pak Motoh. Kita hanya menyampaikan
fakta-fakta berdasarkan kajian DPD-I. Yang jelas, pencalonan Pak Motoh
di Pemilukada Tomohon tidak menyalahi juklak DPP. Yang bersangkutan
sudah minta ijin tertulis ke DPD-I,” aku Masengi.

Soal poin ketiga dalam surat klarifikasi yang menyatakan pencalonan
Motoh memberikan keuntungan bagi kemenangan J2 di Pemilukada Tomohon,
Masengi pun tak menampik. “Kajian kami, jika Pak Motoh tidak maju,
bukan tidak mungkin pasangan usungan Golkar kalah di Tomohon.
Pencalonan Pak Motoh waktu itu melemahkan para pesaing pasangan dari
Golkar. Harus diakui itu,” pungkasnya. (jurnalsulut) Share