ONLINE

Rabu, 30 Maret 2011

FKUB Tomohon ‘Tutup Mulut’

Polemik Pembangunan Mushola di Mapolres

TOMOHON—Adanya penolakan dari sejumlah elemen masyarakat terkait
pembangunan Mushola di kawasan Mapolres Tomohon yang terletak di
bilangan Kelurahan Lansot Tomohon Selatan, enggan ditanggapi Forum
Kerjasama Umat Beragama (FKUB) Kota Tomohon. Alasannya, FKUB Kota
Tomohon hingga kini belum menerima informasi apapun terkait adanya
penolakan masyarakat terhadap pendirian Mushola itu.

“Kami tidak mau menanggapi permasalahan yang tidak jelas. Sampai saat
ini belum ada laporan soal penolakan pembangunan Mushola itu,” singkat
Ketua FKUB Tomohon, Decky Lolowang menjawab pertanyaan Jurnal Sulut
via ponsel, Selasa (29/3) kemarin.

Pernyataan Lolowang yang juga mantan Sekretaris Umum (Sekum) Badan
Pekerja Sinod (BPS) GMIM tersebut, kontras dengan penyampaian dari
FKUB Provinsi Sulut.

Sebelumnya, kepada wartawan Koran ini, Ketua FKUB Provinsi Sulut, Nico
Gara meminta agar permasalahan tersebut segera direspon oleh
unsur-unsur terkait di Kota Bunga dalam hal ini, FKUB Kota Tomohon,
Kantor Departemen Agama Tomohon, dan Pemkot Tomohon.
“FKUB, Depag, dan Pemkot Tomohon harus secepatnya menanggapi
permasalahan ini. Kami juga menghimbau kepada semua pihak yang
terkait, baik pihak yang membangun maupun masyarakat untuk tidak
bertindak di luar aturan,” papar Gara.

Penolakan masyarakat terkait pembangunan Mushola tersebut telah
terjadi sejak dua pekan lalu. Sedikitnya 12 Jemaat GMIM di Wilayah
Tomohon Tiga malahan menyampaikan surat penolakan pembangunan Mushola
tersebut ke Polda Sulut. “Kami minta dalam surat tersebut agar
pembangunannya (Musolah, red) dihentikan. Jika tidak, masyarakat akan
bereaksi. Saat ini kami terus berupaya menghalau aksi masyarakat
akibat pembangunan rumah ibadah tersebut,” kata Sekretaris Badan
Pekerja Majelis Wilayah (BPMW) GMIM Tomohon Tiga, Jemmy Supit kepada
sejumlah wartawan beberap waktu lalu.

Pemkot sendiri meminta agar masyarakat menahan diri dan tidak
bertindak anarkis. “Serahkan penyelesaiannya kepada pemerintah.
Masyarakat jangan bertindak diluar batas apalagi sampai berbuat
hal-hal yang anarkis,” kata pelaksana tugas Sekretaris Kota Tomohon,
Arnold Poli. (jurnalsulut) Share