Kader Mbalelo ke Nasdem Terancam Sanksi

Bakal Dibahas di Rakerda Beringin Tomohon

TOMOHON—DPD-II Partai Golkar (PG) Tomohon dipastikan bakal
mengenjawantahkan kebijakan DPP PG terkait kader yang hijrah ke
organisasi massa (ormas) Nasional Demokrat (Nasdem). Kader-kader yang
mbalelo tersebut dipastikan akan dikenai sanksi.

Hal ini dikemukakan langsung Wakil Ketua DPD-II PG Tomohon, Piet HK
Pungus kepada sejumlah wartawan akhir pekan lalu. “Soal kader-kader
yang terlanjur bergabung dengan ormas Nasdem, pastinya akan mendapat
sanksi sesuai dengan peraturan organisasi. Itu nantinya akan jadi salah
satu materi pembahasan Rakerda (Rapat Kerja Daerah, red) 26 Maret
nanti,” papar Pungus.

Kebijakan tersebut menurut Pungus sejalan dengan amanat Musyawarah
Nasional (Munas) PG dan Rakerda DPD-I PG Sulut beberapa waktu lalu.

“DPP dan DPD Sulut sudah memberlakukan kebijakan tersebut. Jadi, bagi
kader-kader PG Tomohon yang terlanjut bergabung dengan ormas Nasdem,
kami sarankan untuk menarik diri dan kembali ke jalur yang benar
sebelum sanksi diberlakukan,” imbau Pungus.

Selain membahas saksi kader yang mbalelo tersebut, pelaksanaan Rakerda
PG Tomohon menurut Pungus juga akan menjadi ajang penyusunan struktur
organisasi mendirikan dan didirikan PG di tingkat Kota Tomohon.

“Komposisi organisasi mendirikan seperti Kosgoro, Soksi dan MKGR,
maupun  organisasi yang didirikan seperti AMPI, HWK,
Satkar Ulama serta organisasi-organisasi yang dibawahi oleh Golkar di
tingkat Kota Tomohon akan ikut dibahas,” jelas Pungus yang juga Ketua
Panitia Pelaksana Rakerda DPD-II PG Tomohon tersebut.

Tak hanya itu, dalam evaluasi visi dan misi Walikota dan Wakil
Walikota Tomohon periode 2010-2015 nantinya juga akan ikut dibahas
dalam pelaksanaan Rakerda tersebut. “Apakah visi misi tersebut sudah
tergambar dalam APBD 2011 maupun RPJMD Tomohon akan dibahas dalam
Rakerda. Sebab Walikota dan Wakil Walikota periode 2010-2015 merupakan
usungan Partai Golkar,” kunci Pungus. (jurnalsulut) Share