Lengkey: FIFO LILO Belum Menjamin Bebas Korupsi

Pemkot Diimbau Jangan Alergi Kritik

TOMOHON — Pola pencairan dana FIFO LILO (First In First Out,
Last In Last Out) yang barusan dicanangkan Pemkot Tomohon belum
menjamin pengelolaan keuangan kedepan akan terbebas dari perilaku
korupsi. Hal ini ditegaskan tokoh masyarakat Tomohon, JWT Lengkey
kepada Jurnal Sulut, Minggu (20/03) kemarin.

Mantan legislator DPRD Tomohon periode 2004-2009 itu menegaskan,
faktor mentalitas sumber daya aparatur pengelola keuangan di Pemkot
Tomohon yang terpenting dibenahi untuk mewujudkan manajemen keuangan
yang bersih dan bebas korupsi. “Sistem bukan jaminan tidak akan ada
tipikor. Karena jika bagian verifikasi dan pelaksana bendahara SKPD
tidak jujur, bisa saja SPJ (Surat Pertanggung-Jawaban) pencairan dana
fiktif mengalir bagai air,” seloroh Lengkey.

Pelaksana tugas (Plt) Walikota Tomohon, Jimmy Feidie Eman pun
diwarning mewaspadai faktor mentalitas pejabat tersebut. Ini menurut
Lengkey harus mendapat perhatian Eman agar tidak ikut terseret dalam
kasus dugaan korupsi Kota Tomohon. “Cukup Epe saja yang masuk di Rumah
Tahanan (Rutan) Klas II Cipinang karena kasus dugaan korupsi APBD Kota
Tomohon. Jangan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Tomohon Jimmy F Eman
ikut terseret, hanya karena tidak waspada terhadap kejujuran pelaksana
dan verifikasi. SPJ kategori fiktif harus diteliti untuk semua
Bendahara SKPD,” tegas Lengkey, seraya mengatakan hal ini sifatnya
hanya himbauan semata-mata.

Pengawasan ketat (waskat) berlapis menurut Lengkey perlu diberlakukan
di seluruh SKPD, utamanya SKPD-SKPD yang rentan masalah pengelolaan
keuangan. “Jika diperlukan, waskat juga diberlakukan kepada beberapa
pimpinan SKPD yang sempat dilantik di  Rutan Cipinang Jakarta, ini
agar mereka waspada dan Plt Walikota Tomohon, Jimmy F Eman tidak
terjebak,” tegasnya.

Diapun meminta agar Eman tidak alergi terhadap kritikan-kritikan
konstruktif yang disampaikan elemen masyarakat, demi kemajuan Kota
Tomohon kedepan. “Yang dibutuhkan bukan puja-puji ke Plt Walikota,
tetapi kritik konstruktif. Jangan seperti yang terjadi di pemerintahan
sebelumnya, mengkritik justru dituduh menghambat pembangunan,” pungkas
Lengkey. (jurnalsulut) Share