ONLINE

Selasa, 15 Maret 2011

Wilar: Perubahan Mental Pejabat Yang Terpenting

Reformasi Manajemen Keuangan Pemkot

TOMOHON—Dasar-dasar pengelolaan keuangan sesuai ketentuan aturan di
lingkup Pemkot Tomohon kini mulai diletakkan pelaksana tugas Walikota,
Jimmy Feidie Eman. Kendati demikian, menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD
Tomohon, Johannis Wilar, perubahan mental dari para pejabat pimpinan
SKPD merupakan faktor yang paling penting untuk mencapai reformasi
manajemen keuangan daerah Kota Tomohon.

“Perubahan mental pejabat yang paling penting. Sebab faktanya,
persoalan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan Pemkot
sebelum-sebelumnya diakibatkan para pejabat cenderung ABS (Asal Bapak
Senang, red). Apapun yang diperintahkan atasan dilaksanakan meskipun
menabrak aturan. Ini karena banyak pejabat lebih takut kehilangan
jabatan daripada takut melanggar hukum,” papar personil Komisi C DPRD
Tomohon itu.

“Karena itu, jika ingin menerapkan reformasi manajemen pengelolaan
keuangan, para pejabat harus berani memberikan masukan-masukan
kontsruktif tentang manajemen keuangan yang benar kepada atasan.
Jangan diproses jika melanggar aturan. Jika mental pejabat sudah
direformasi, maka pengelolaan keuangan yang tertib administrasi akan
tercipta dengan sendirinya,” tandas Wilar.

Senin (14/03) kemarin, Pemkot Tomohon secara resmi mencanangkan
program penerbitan SP2D sesuai PP 58/2005 tentang pedoman pengelolaan
keuangan daerah. Kegiatan tersebut menurut Kepala DPPKAD Tomohon,
Harold Lolowang menjadi momentum pembenahan manajemen keuangan Pemkot
Tomohon demi pelayanan prima kepada masyarakat. “Ini untuk menunjang
kelancaran operasional seluruh SKPD dalam melaksanakan program-program
pelayanan kepada masyarakat,” kata Lolowang.

Sementara itu, pelaksana tugas Walikota Tomohon, Jimmy Feidie Eman
menegaskan, dengan dicanangkannya program tersebut, proses pencairan
anggaran dari seluruh SKPD lingkup Permkot dapat dipercepat. “Kita
menargetkan, pencairan anggaran setiap bulannya paling lambat sudah
dilakukan tanggal 10 bulan berjalan. Tapi tentu saja, harus memenuhi
persyaratan administrasi,” ujar Walikota dalam sambutannya.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulut, Condro Imantoro, serta jajaran
pejabat pemkot Tomohon, dan seluruh bendahara SKPD. (jurnalsulut) Share